DPP LSM Mitra Mabes Gelar Aksi Di Halaman Kantor Mabes POLRI Diduga Adanya Pemborosan Keuangan Negara
Sementara pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kota prabumulih, juga terdapat temuan dugaan kekurangan volume sebesar 981.791.805 . Dan adanya ketidak sesuaian dengan spesifikasi mutu sebesar 616.471.189.50
Masih lanjut yandri , BPK RI Provinsi sumsel juga menemukan adanya dugaan kekurangan volume pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pali , dimana dalam temuan tersebut terdapat kekurangan volume dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada 5 paket sebesar Rp. 614.077.855.80 hal tersebut tertuangan dalam LHP BPK RI perwakilan sumsel dengan nomor 46.A/LHP/XVIII/PLG/04/2024 yang di keluarakan LHP tersebut pada tanggal 20 Mei 2024
" Dari temuan temuan tersebut kami DPP LSM MITRA MABES, meminta kepada bapak Kapolri dan jajaranya , agar segera melakukan pemerikasan terhadap temuan BPK RI perwakilan Sumatera Selatan tersebut , jika memang terdapat potensi kerugian negara , kami berharap kepada bapak Kapolri segera mungkin untuk mengambil langkah hukum " Pintanya
Sementara itu, adi irawan menambahkan bahwa pihaknya juga melaporkan beberapa kegiatan angaran pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan kabupaten OKU , Ke kejaksaan Agung RI, adapun Laporan Pengaduan Tersebut diantanya Kegiatan Pembagunan Jembatan Kisiran Lanjutan Kecamatan Pengandonan , Peningkatan Jalan Surau Kecamatan Muara Jaya , Kegiatan Peningkatan Jalan Cor Beton Blok E Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja , Kegiatan Peningkatan Jalan Cor Beton Krio Umar Gani RT 02 Kemelak Bindung Lagit , Kegiatan Peningkatan Cor Beton Jalan Kemang RT 03 RW 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit dan , Kegiatan Peningkatan Jalan Serumpun RT 05 RW 02 Kota Karang , Kecamatan Spancar , dari beberapa kegiatan tersebut berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan terdapat pekerjaan tersebut sudah banyaknya mengalami kerusakan .
" Ya kami juga melakukan Laporan secara langsung kepada Kejaksaan agung RI terkait beberapa angaran kegiatan pada dinas PUPR kabupaten OKU tersebut, dan kami meminta kepada Kejaksaan agung RI agar segera Melakukan pemerikasan terhadap laporan kami ini " Pinta Adi irawan ( Subhan)
