DPP LSM Mitra Mabes Gelar Aksi Di Halaman Kantor Mabes POLRI Diduga Adanya Pemborosan Keuangan Negara

Jakarta_AliansiNews.ID

Terkait adanya Temuan BPK RI wilayah Provinsi Sumatera selatan , LSM Mitra Mabes Gelar Aksi Unjuk rasa di halaman kantor mabes polri, dalam aksi unjuk rasa ini DPP LSM Mitra Mabes Meminta kepada Bapak kapolri untuk melakukan pemeriksaan Terkait adanya dugaan, telah terjadinya kerugian keuangan negara , dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi sumatera selatan. Hal tersebut disampaikan Yandri selaku Kordinator aksi ketika menyampaikan orasinya di depan halaman Gedung Mabes Polri di jakarta, Senin ( 26/08/24 ) 

Yandri menjelaskan dalam orasinya bahwa pihaknya memintak kepada bapak Kapolri untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberap temuan hasil audit BPK RI tersebut, dimana dari hasil audit BPK RI Provinsi Sumatera Selatan tersebut ,  adanya dugaan potensi pemborosan dan kerugian keuangan negara, hal tersebut tentunya menjadi atensi semua pihak terkait, untuk menyelamatkan keuangan negara di NKRI ini. 

" Kami Dewan Pengurus Pusat LSM MITRA MABES Meminta kepada bapak Kapolri dan Jajaranya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dinas dan intasi yang diduga adanya indikasi korupsi, baik itu dalam pengadaan barang dan jasa ataupun belanja modal yang menjadi temuan laporan hasil audit BPK RI provinsi Sumatera selatan tersebut " Pinta Yandri Ketua DPP LSM MITRA MABES 

Advertisement

Ditambahkan Yandri , dalam Laporan Hasil Audit BPK RI Sumatera Selatan Tersebut terdapat  beberapa temuan yang terdiri dari beberapa kabupaten , diantara nya kabupaten muara enim , dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK RI Dengan Nomor 40.A/LHP /XVIII.PLG/2024 Tangal 30 April 2024 BPK RI Provinsi Sumatera Selatan , bahwa Merilis dalam Laporanya terdapat pada sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim , adanya temuan pembayaran tunjangan perumahan Dan tunjangan Transportasi Anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 4.576.640.002 

Selanjutnya, BPK RI Provinsi Sumatera selatan juga Merilis temuanya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan Kabupaten Muara Enim dimana adanya kekurangan Volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak pekerjaan belanja modal sebesar 19.319.799.038 

Sementara itu , pada kota prabumulih BPK RI juga melaporkan hasil Auditnya dengan nomor LHP 48.A/LHP XVIII .PLG /05/2024 dimana terdapat pada sekretariat daerah kota prabumulih , adanya pemborosan keuangan daerah , atas belanja barang dan jasa yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 7.420.158.423 dan adanya kelebihan pembayaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 504.181.588

Sedangkan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota prabumulih , BPK RI perwakilan Sumatera Selatan menuangkan dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaanya , terdapat adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 3.635.078.586,95 dan ketidak sesuaian dengan spesifikasi mutu sebesar 3.065.320.036,97 " sehingga , temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan tersebut pada dinas PUPR kota prabumulih sebesar 6.718.391.622 " Jelasnya saat menyapikan orasinya di depan Kantor Mabes Polri