Diduga bermodal surat palsu, amandemen perjanjian kerjasama sewa lahan tower BTS diduga cacat hukum.

"Berdasarkan Pasal 263 pemalsuan surat, 266 pemalsuan akta otentik dan undang-undang TPPU," tuturnya.

Selain itu, Aliyaspun dalam waktu dekat akan melaporkan pihak mitratel Kepada APH, Kepolisian serta Ombudsman Sumsel untuk segera memanggil pihak mitratel yang telah merugikan pihaknya selaku pemilik lahan." tungkasnya. (Tri sutrisno)