Danau kongar terancam surut, aktivitas PT SMS disorot, pemerhati desak kelestarian sumber air dan kepentingan warga diutamakan
Sebab, perubahan kondisi permukaan tanah, pola aliran air, daerah tangkapan air maupun ekosistem di sekitar sumber air berpotensi memiliki dampak terhadap ketersediaan air apabila tidak dilakukan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Yamin meminta perusahaan tidak menunggu persoalan berkembang menjadi konflik sosial.
“Jangan sampai aktivitas perusahaan justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, terlebih apabila menyentuh kepentingan dan hajat hidup masyarakat. Kearifan lokal juga harus dipertimbangkan,” katanya.
Ia mendorong PT SMS melakukan evaluasi dan pembenahan sejak dini apabila memang terdapat kegiatan yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
“Kalau ada persoalan yang bisa dibenahi, sebaiknya dibenahi sebelum menjadi viral dan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujarnya.
UU Sumber Daya Air Tegaskan Perlindungan Sumber Air
Sorotan terhadap Danau Kongar tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional mengenai pengelolaan sumber daya air.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menempatkan pengelolaan sumber daya air sebagai tanggung jawab negara dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. UU tersebut juga mengatur konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air.
Dalam UU 17/2019, Pasal 68 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan/atau pencemaran air atau mengakibatkan daya rusak air. Ancaman pidananya dapat mencapai 9 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.
