Negara harus hadir untuk akhiri mafia tanah dan wujudkan kepastian hukum

Bidang Hukum LAI juga sangat menyayamgkan aparat pemerintah yang justru kerap terlibat dalam konflik pertanahan, dan berada di barisan mafia tanah maupun perusahaan besar untuk menindas rakyat.

"Penyelesaian konflik pertanahan jauh dari kata profesional, tapi justru seperti sebuah pesanan dan rekayasa hingga memelintir hmdemi kepentingan mafia tanah dan pemilik modal," imbuhnya.

Sehingga, menurut Hidayat, penyelesaian konflik pertanahan yang objektif, adil dan transparan mesti menjadi program nasional.

"Agar rakyat mendapat kepastian hukum, sehinggs merasa aman dan nyaman tinggal maupun berusaha di atas tanahnya sendiri," pungkasnya.