DPP Maung Amar Ma'ruf Nahi Munkar Adalah Jalan Menuju Negara Bersih Bebas KKN

Ketentuan ini menegaskan bahwa menjaga kemurnian dan kebersihan penyelenggaraan negara bukan sekadar seruan moral, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen.

Lebih lanjut, Pembina DPP MAUNG mengingatkan bahwa semangat perjuangan ini bertujuan mulia, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28A serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kewajiban negara memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

"Kita melihat sendiri, persoalan korupsi di negara kita sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir setiap hari kita temukan berita penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara yang nilainya triliunan rupiah, serta ketimpangan yang semakin lebar.

Jika ini dibiarkan terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah seluruh rakyat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan perlindungan negara.

Oleh karena itu, sudah selayaknya kita semua bergerak bersatu, berjuang bersama-sama memberantas penyakit ini sampai ke akar-akarnya," tambahnya.

Syarief Achmad juga menegaskan bahwa hukum harus berdiri tegak, tidak pandang bulu, tidak memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Siapa pun yang terbukti melanggar aturan dan merugikan negara, harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil saja, sementara mereka yang berkuasa dan berkedudukan bisa berlindung. Keadilan harus terasa nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dan untuk mewujudkan itu, peran kita semua sangat dibutuhkan. Mulai dari mengawasi, menyuarakan kebenaran, hingga menjaga diri agar tidak ikut terjerat dalam praktik yang salah," ujarnya.