Asap Karhutla Masih Mengepul, Dana Banpres Rp100 Miliar di Sumsel Dipertanyakan. Ke Mana Penggunaannya?
Pemerintah juga perlu memaparkan evaluasi hasil penanganan karhutla, termasuk wilayah yang menjadi prioritas, langkah pencegahan yang telah dilakukan, dan kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
Klarifikasi juga perlu diminta dari instansi terkait mengenai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dana tersebut, termasuk peran BNPB sesuai kewenangannya.
“Pertanyaan kami sederhana: ke mana penggunaan dana Banpres Rp100 miliar itu, apa hasilnya, dan bagaimana masyarakat bisa mengakses pertanggungjawabannya? Ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan, melainkan tuntutan transparansi atas anggaran penanggulangan bencana,” demikian inti sorotan yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.
Hingga rincian realisasi, dokumen pengadaan, dan hasil evaluasi dipublikasikan serta diverifikasi, efektivitas penggunaan dana tersebut belum dapat dinilai secara menyeluruh.
Masyarakat Sumatera Selatan berhak memperoleh penjelasan yang terbuka dan dapat diuji mengenai penggunaan anggaran penanggulangan karhutla. Sebab, ketika asap masih mengancam aktivitas warga, transparansi anggaran dan evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dari upaya melindungi kepentingan publik. (Tri Sutrisno)


