Dua Kasus Besar: Ria Norsan dan BP2TD Mempawah! KPK dan Mabes Polri, Tunjukkan Bahwa Hukum Berjalan Tanpa Pilih Kasih
Pasal 21 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981): Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka jika ada dua alat bukti yang cukup dan alasan yang patut diduga ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tidak menunggu selesainya penghitungan kerugian negara.
UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK — Pasal 4 huruf a & Pasal 7 ayat (1): KPK berwenang menyelidiki semua kasus korupsi tanpa memandang jabatan, dan wajib bersifat mandiri serta bebas dari pengaruh pihak mana pun.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1): Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara korupsi. Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan atau kedudukan.
DESAKAN TEGAS DPP LSM MAUNG:
Pertama — Kepastian Status Tersangka dan Saksi: KPK harus memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan belum dilaksanakannya penahanan terhadap tiga tersangka kasus jalan Mempawah, serta kejelasan status Ria Norsan dalam batas waktu yang wajar.
Kedua — Usut Tuntas BP2TD: Kasus BP2TD Mempawah tidak boleh berhenti pada tersangka yang sudah diproses. Telusuri jaringan lengkap, aliran dana, dan siapa saja yang mengambil keuntungan dari proyek yang mangkrak tersebut.
Ketiga — Transparansi Berkala: Perkembangan kedua kasus harus disampaikan secara terbuka dan berkala kepada publik. Jangan gunakan alasan "masih berproses" sebagai alasan untuk menutup informasi dari masyarakat.
Keempat — Buktikan Bahwa Hukum Sama untuk Semua: Ini adalah ujian kredibilitas. Jika kasus ini hanya menyentuh pihak yang lemah sementara yang berkuasa terlewat, kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum akan semakin runtuh. Tunjukkan bahwa hukum benar-benar tajam ke atas maupun ke bawah.
