Dua Kasus Besar: Ria Norsan dan BP2TD Mempawah! KPK dan Mabes Polri, Tunjukkan Bahwa Hukum Berjalan Tanpa Pilih Kasih

Dua Kasus Besar: Ria Norsan dan BP2TD Mempawah! KPK dan Mabes Polri, Tunjukkan Bahwa Hukum Berjalan Tanpa Pilih Kasih
 
BOGOR RAYA
Senin, 09 Nov 2026  10:14

Bogor - Aliansinews id. Di penghujung tahun 2026, DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) secara resmi kembali menyampaikan sorotan mendalam sekaligus desakan tegas terkait dua kasus besar yang menyeret nama Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 

Pertama, dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam tahun 2015 yang menjerat nama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai saksi. 

Kedua, dugaan penyimpangan pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah yang telah menjerat sejumlah tersangka namun dinilai belum tuntas sepenuhnya.

Melalui Juru Bicara MAUNG, Hadi Wijaya, organisasi ini meminta KPK dan aparat penegak hukum untuk tidak menunda-nunda lagi. Kejelasan dan penyelesaian yang adil di kedua kasus ini adalah ujian nyata bagi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

 SOROTAN PERTAMA — KASUS JALAN SEKABUK–SEI SEDERAM & SEBUKIT RAMA: SETAHUN BELUM ADA SATU PUN DITAHAN

Sudah lebih dari setahun sejak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun yang ditahan.

Ketiga tersangka tersebut adalah Lutfi Kaharuddin (Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima), Abdurrahman (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), dan Idi Syafriadiadi (Ketua Pokja Pengadaan). KPK menyebut masih melengkapi berkas dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

Sementara itu, nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang saat ini berstatus saksi telah diperiksa sebanyak dua kali, namun belum ada kejelasan apakah statusnya akan ditingkatkan atau tetap saksi. Hal ini semakin memicu keraguan di kalangan masyarakat.

"Pasal 21 KUHAP sudah jelas: penahanan dapat dilakukan sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, asalkan ada dua alat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

1
2
3
4
Berikutnya
Tampilkan Semua
TAG:
#
Lembaga Aliansi Indonesia
Berita Terkait
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Indeks Berita