Pemkot Palembang Getol Tagih Pajak, Tapi Milyaran Duit Rakyat Berpotensi Raib Setiap Tahunnya, Aktivis 98: Gaya Pemerintahan Ratu Dewa Terbaca
11. Pertanggungjawaban Belanja Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan
12. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Modal pada 11 SKPD
13. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Tiga SKPD Belum Dikenakan dan Disetorkan Ke Kas Daerah
14. Perhitungan Komponen BPJS dalam BOK Belanja Subsidi Angkutan Feeder Belum Sepenuhnya Selaras dengan Ketentuan Kontrak
15. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah kepada KONI Kota
Palembang Tidak Sesuai Ketentuan
Sementara itu, aktivis eksponen 98`, Panji Kresna mengkritik keras gaya kepemimpinan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Menurut Panji, tipikal karakteristik pemerintahan Wali Kota Ratu Dewa yang terbaca berusaha mencari pembemaran dan pengakuan bahwa pemerintahannya bekerja serius.
"Termasuk dalam menggali PAD dan menagih pajak padahal menutupi perilaku korup antek-anteknya yang sudah jelas dinyatakan dalam audit BPK terdapat banyak penyimpangan dan penyelewengan anggaran di tahun anggaran 2025 kemarin," ujar Panji dalam keterangannya di terima media ini, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Panji, aparat penegak hukum tidak boleh diam saja terkait temuan BPK di Pemkot Palembang.
