BPAN-LAI Sumsel Apresiasi Dialog Minyak Rakyat Muba, Minta Masa Transisi Dikawal Ketat

“Kalau ada dugaan monopoli atau tata niaga yang merugikan masyarakat, jangan hanya menjadi isu. Harus dibuka secara transparan dan diperiksa oleh instansi yang berwenang. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab sesuai ketentuan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa BPAN-LAI tidak berada pada posisi membenarkan aktivitas ilegal. Sebaliknya, pihaknya mendorong agar aktivitas masyarakat yang memiliki potensi ekonomi dapat diarahkan ke dalam sistem yang legal, terdata dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat.

“Prinsip kami jelas. Negara harus mendapatkan haknya, masyarakat juga harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Jangan sampai kepentingan masyarakat dan kepentingan negara dipertentangkan,” ujar Syamsuddin.

Terkait adanya permintaan masyarakat agar tidak terjadi intimidasi maupun kriminalisasi terhadap pekerja angkutan minyak rakyat, Syamsuddin meminta seluruh aparat tetap menjalankan tugas secara profesional dan terukur.

Menurutnya, selama proses transisi berlangsung, komunikasi antara masyarakat dan aparat harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“Penegakan hukum tetap harus dihormati. Tetapi dalam masa transisi yang telah disepakati, kami berharap seluruh pihak memegang komitmen bersama. Jangan sampai terjadi tindakan yang justru memperkeruh suasana,” katanya.

Ia juga mendukung pembahasan perkara yang telah terjadi melalui mekanisme Restorative Justice, sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

DPRD Harus Kawal RDP dan Libatkan Instansi Terkait

Syamsuddin berharap rencana DPRD Muba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak berhenti pada forum seremonial.