BPAN-LAI Sumsel Apresiasi Dialog Minyak Rakyat Muba, Minta Masa Transisi Dikawal Ketat
Sumsel. AliansiNews.id.
Ketua DPD BPAN-LAI Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, memberikan tanggapan terhadap hasil audiensi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), DPRD Muba, Polres Muba dan perwakilan masyarakat terkait aktivitas penambangan serta penyulingan minyak rakyat yang berlangsung di Kantor DPRD Muba, Selasa (8/9/2026).
Syamsuddin mengapresiasi langkah Forkopimda Muba yang memilih membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurutnya, persoalan minyak rakyat tidak cukup hanya dilihat dari sisi penegakan hukum, tetapi juga harus dicari solusi menyeluruh yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memastikan kepentingan negara tetap terlindungi.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati, DPRD dan Kapolres Muba yang membuka ruang dialog. Ini merupakan langkah positif. Persoalan minyak rakyat harus diselesaikan secara komprehensif, jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek penegakan hukum tanpa diberikan jalan keluar yang jelas,” ujar Syamsuddin
Menurutnya, kesepakatan masa transisi selama enam bulan harus dimanfaatkan secara serius oleh seluruh pihak. Jangan sampai masa transisi hanya menjadi kesepakatan di atas kertas tanpa menghasilkan langkah konkret menuju legalisasi.
“Enam bulan ini harus menjadi waktu untuk bekerja, bukan sekadar menunggu. Harus ada pendataan sumur, pendataan refinery, pemetaan pelaku usaha, pembahasan tata niaga, mekanisme penyaluran minyak kepada negara dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi sektor migas,” tegasnya.
Jangan Ada Monopoli dan Praktik yang Merugikan Masyarakat
Syamsuddin juga menyoroti aspirasi masyarakat mengenai dugaan praktik monopoli perdagangan minyak rakyat. Menurutnya, apabila terdapat dugaan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, hal tersebut harus diperiksa berdasarkan data dan mekanisme hukum yang berlaku.
