Dunia Pendidikan OKI Tercoreng, Dugaan Mahar Jabatan Plt Kepsek Mencuat

Ia menambahkan, keluhan para guru seolah tidak mendapat perhatian meskipun telah disampaikan ke berbagai pihak.

“Kami sudah mengadu ke mana-mana, tapi seolah tidak dianggap penting. Mungkin karena Plt Kepsek ini sudah membayar Rp30 juta sebelum menjabat, jadi suara kami tidak berarti,” tambahnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPD Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Provinsi Sumatera Selatan, Syamsudin Djoesman, menyatakan keprihatinan mendalam atas beredarnya rekaman tersebut.

“Kami sangat menyayangkan adanya rekaman suara yang memuat dugaan praktik pungli dan jual beli SK. Jika benar melibatkan oknum di Dinas Pendidikan, ini jelas memalukan dan mencoreng dunia pendidikan,” tegasnya.
Menurut Syamsudin, tidak menutup kemungkinan praktik pembayaran Rp30 juta tersebut berujung pada upaya balik modal melalui manipulasi dana BOS.

“Kalau berani membayar Rp30 juta untuk jabatan Plt Kepala Sekolah, sangat mungkin uang itu dikembalikan lewat dana BOS. Dalam rekaman jelas disebutkan caranya melalui SPJ. Ini persoalan serius,” ujarnya.

Ia menilai dugaan ini harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

“Bayangkan jika satu sekolah saja Rp30 juta, berapa total uang yang beredar jika banyak sekolah mengurus SK Plt atau Kepala Sekolah definitif. Aliran dana itu harus ditelusuri, untuk siapa saja,” tambahnya.

Syamsudin pun mendesak Bupati OKI agar segera mengambil langkah tegas dan menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan penyelidikan internal.