Tunggakan PBB Yayasan IGM Tembus Rp2,3 Miliar, LASKAR Sumsel Desak Pemkot Palembang Tempuh Jalur Paksa hingga Sita Aset

Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah daerah menempuh mekanisme penagihan yang lebih tegas apabila kewajiban pajak tidak diselesaikan.

Langkah yang diminta mencakup penerbitan surat paksa sesuai ketentuan yang berlaku, hingga penyitaan dan pelelangan aset penanggung pajak apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut telah terpenuhi.

LASKAR Sumsel merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta ketentuan penagihan pajak yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penerapan setiap tahapan penagihan, termasuk penyitaan dan pelelangan aset, harus dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, serta persyaratan hukum yang berlaku.

Pengamanan PAD Jadi Sorotan

Bagi LASKAR Sumsel, penyelesaian tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan. Kasus ini juga menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan aturan diterapkan secara adil sekaligus menjaga potensi penerimaan daerah.

LASKAR Sumsel menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut bersama Bapenda Kota Palembang, sembari menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Organisasi itu berharap pemerintah tidak berhenti pada penyampaian teguran dan proses mediasi, tetapi memastikan adanya kepastian tindak lanjut berdasarkan ketentuan hukum.

Penyelesaian tunggakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta melindungi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.