Tunggakan PBB Yayasan IGM Tembus Rp2,3 Miliar, LASKAR Sumsel Desak Pemkot Palembang Tempuh Jalur Paksa hingga Sita Aset
PALEMBANG,Aliansinews
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai sekitar Rp2,3 miliar menjadi sorotan Lembaga Advokasi Sakerja Rakyat Sumatera Selatan (LASKAR Sumsel). Organisasi tersebut mendesak Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengambil langkah tegas untuk menuntaskan kewajiban pajak Yayasan Indo Global Mandiri (IGM).
LASKAR Sumsel menilai penegakan aturan perpajakan harus dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya sekaligus melindungi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
Berdasarkan data dalam siaran pers Bapenda Kota Palembang, total tunggakan PBB-P2 yang tercatat mencapai sekitar Rp2,3 miliar. Rinciannya, tunggakan Sekolah IGM di Jalan Kolonel H. Burlian untuk periode 2019–2026 sebesar Rp2,18 miliar. Sementara itu, tunggakan Universitas IGM di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 untuk periode 2023–2026 tercatat sebesar Rp155,48 juta.
Besarnya nilai tunggakan tersebut mendorong LASKAR Sumsel meminta pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan penagihan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bapenda Tempuh Koordinasi dengan Kemendagri
Dalam pertemuan dengan massa aksi, Sekretaris Bapenda Kota Palembang, Evan Satrya, menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Bapenda yang tidak dapat hadir secara langsung karena mengikuti agenda mediasi terkait persoalan tersebut di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Evan menjelaskan, Bapenda tengah mengupayakan penyelesaian persoalan tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut penagihan sekaligus memastikan hak pemerintah daerah atas penerimaan pajak terpenuhi.
