Kasus Hibah APBD Jatim 2019–2022, Rajawali Jatim Minta KPK Pastikan Tidak Ada Penghambat Penyidikan

Kami minta KPK telusuri jejak aliran dana, siapa yang menerima keuntungan, dan apakah ada kesepakatan di balik layar,” tambahnya.

DPW RAJAWALI Jatim juga mengingatkan pentingnya konsistensi penanganan. Kasus ini sudah berjalan sejak 2024, namun publik masih menunggu kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara.

“RAJAWALI Jatim akan terus mengawal proses ini, memantau setiap tahap penyidikan, agar tidak ada kompromi dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Sujatmiko.

(Team)