Dinilai lamban tangani bencana Sumatera, Gibran: Pemerintah berupaya maksimal

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera tetap dilakukan melalui operasi tanggap darurat nasional meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Negara, kata KSP, telah bergerak sejak detik pertama kejadian dengan mobilisasi terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP, Respiratori Saddam Al Jihad, menyampaikan, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan mobilisasi nasional.

Sejumlah unsur seperti TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB juga segera diterjunkan ke lapangan untuk melakukan evakuasi, distribusi logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Ia menepis anggapan bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional akan menghambat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kekhawatiran tersebut tidak dijawab dengan retorika, melainkan melalui kebijakan nyata.

“Banyak kekhawatiran pada masyarakat bahwa jika tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka anggaran dari pemerintah pusat tidak dikucurkan. Ini tidak dibantah dengan kata-kata, tetapi dijawab dengan kebijakan,” jelasnya.

Hingga saat ini, total anggaran penanganan bencana telah mencapai Rp 268 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan alokasi hingga Rp 60 triliun dari anggaran efisiensi yang akan digunakan sesuai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) BNPB.