Sudah Masuk Pertengahan Agustus 2026, MAUNG & RAJAWALI: Di Mana RUU Perampasan Aset Yang Dijanjikan 

Bogor - Aliansinews id. Menyusul lambatnya dan belum adanya kejelasan kelanjutan penyusunan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yang sebelumnya telah dijanjikan menjadi salah satu prioritas pembahasan nasional. 

Ketua Umum sekaligus Pendiri Lembaga Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) serta Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI), Hadysa Prana, menyampaikan sorotan tajam sekaligus pertanyaan terbuka kepada pemerintah dan DPR RI.

Hingga memasuki pertengahan bulan Agustus tahun 2026, RUU yang dinilai sangat strategis sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang berarti.

Padahal sejak lama RUU Perampasan Aset telah digembar-gemborkan sebagai salah satu program prioritas yang akan segera diselesaikan. Namun kenyataannya, hingga saat ini nasibnya masih belum jelas arahnya.

Merespons situasi yang memprihatinkan tersebut, Hadysa Prana menyampaikan pernyataan sikap tegas:

"Selama ini RUU Perampasan Aset terus dijanjikan, terus disebut-sebut sebagai prioritas, namun hingga kita memasuki pertengahan bulan Agustus 2026, kemajuannya masih terkesan sekadar `omon-omon` atau janji manis belaka.

Di mana keseriusannya? Di mana langkah nyatanya? Jika sejak awal sudah dijanjikan menjadi prioritas, mengapa hingga kini belum ada kepastian kapan akan disahkan dan diberlakukan? Apakah RUU ini sengaja dibiarkan menguap begitu saja agar para koruptor tetap aman menikmati hasil kejahatannya?" tegas Hadysa Prana di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

PENTINGNYA RUU PERAMPASAN ASET DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Hadysa Prana menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang sangat dinantikan untuk melengkapi sistem hukum nasional dalam memberantas tindak pidana korupsi secara tuntas.