Proyek Parkir Kejati Kalbar, RAJAWALI: Sesuaikan Dengan Asas Prioritas Dan Keadilan
Sekretaris Jenderal DPN RAJAWALI, M. Krista Hadi Wijaya, menyampaikan sikap tegas:
“RAJAWALI sangat mempertanyakan logika dan dasar pertimbangan alokasi Rp19,1 miliar untuk gedung parkir di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ini bukan sekadar soal besarnya uang, tapi soal salah prioritas.
Uang rakyat yang jumlahnya fantastis itu seharusnya dialihkan untuk perbaikan jalan, jembatan, fasilitas sekolah, air bersih dan puskesmas yang jauh lebih dibutuhkan masyarakat luas,” ujar Krista.
“Kami juga menyoroti asas keadilan daerah: mengapa proyek dikerjakan oleh perusahaan dari luar Kalbar, sementara peluang usaha bagi kontraktor lokal masih terbuka lebar? Ini menunjukkan belum adanya keberpihakan nyata terhadap perekonomian daerah sendiri,” tambahnya.
Labih jauh, kami mendesak Pemprov Kalbar untuk menunda dan meninjau ulang proyek ini secara menyeluruh. Lakukan kajian terbuka kepada publik: apakah benar-benar mendesak? Apakah ada alternatif yang lebih murah dan fungsional? "Jangan sampai anggaran daerah habis untuk hal yang tidak menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, sementara kebutuhan dasar warga terabaikan,” tegasnya.
“Jika tetap dipaksakan, maka Pemprov wajib menjelaskan secara transparan kepada masyarakat dan siap dipertanggungjawabkan jika ditemukan penyimpangan aturan,” pungkas Krista Hadi Wijaya.
RAJAWALI menegaskan akan terus mengawal perkembangan proyek ini, mendorong penggunaan anggaran daerah yang lebih bijak, adil, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
(Team)
