OTT KPK di BPN Bogor, BPAN-LAI Sumsel. KPK Harus Bongkar Tuntas Aliran Uang dan Siapa Saja yang Terlibat
Syamsuddin juga menilai kasus tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola pelayanan pertanahan, khususnya proses pengurusan HGB yang melibatkan perusahaan besar.
“Kalau benar ada praktik jual beli kewenangan dalam proses pertanahan, ini sangat berbahaya. Tanah adalah aset strategis negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai kewenangan administrasi pertanahan menjadi ruang transaksi kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Ia meminta KPK mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih.
“BPAN-LAI Sumsel mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi. Kami berharap KPK berani membuka seluruh jaringan perkara ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi telusuri siapa yang menikmati hasilnya dan siapa yang mengendalikan prosesnya,” pungkas Syamsuddin. (Tri Sutrisno)
