Pengamat Kebijakan Publik Soroti Dugaan Permasalahan Suplai Pasir Proyek Tol Muba
Ia menilai apabila ditemukan penyimpangan dalam rantai pasok material, maka dampaknya tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan pelaku usaha lokal yang memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan.
Menurutnya, proyek-proyek besar tidak boleh menjadi ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat maupun tata kelola pemerintahan yang baik.
Daeng juga mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh CV Zamora Perkasa dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Musi Banyuasin. Menurutnya, langkah tersebut merupakan mekanisme yang sah dalam mencari kepastian hukum.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan tersebut secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
"Kita berharap penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen, penelusuran asal material, hingga alur administrasi dan keuangan, sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara objektif," ujarnya.
Selain itu, Daeng berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk kontraktor utama maupun vendor yang berkaitan, dapat memberikan klarifikasi apabila diperlukan dalam proses hukum sebagai bagian dari transparansi kepada publik.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur nasional tidak hanya diukur dari panjang jalan yang berhasil dibangun, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang menjunjung tinggi integritas, kepatuhan hukum, dan keadilan.
"Harapan masyarakat sederhana, yaitu agar setiap proyek strategis benar-benar dibangun di atas fondasi hukum yang kuat, dikelola secara transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik," tutupnya. (Tri Sutrisno)
