Dukung Pengawasan KPK, RAJAWALI Jatim Jalankan Instruksi DPN: Sapu Bersih Praktik Korupsi Anggaran Rakyat di Seluruh Indonesia

Sapu Bersih Permainan KKN di Seluruh Indonesia

Lebih lanjut Sujatamiko menyampaikan pesan dari pimpinan nasional bahwa praktik dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Pokir sudah menjalar di berbagai daerah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di satu wilayah saja.

“Sesuai instruksi Bapak Hadysa Prana, kami menyerukan agar seluruh elemen penegak hukum dan pengawas di seluruh Indonesia bersatu untuk menyapu bersih permainan kotor dan dugaan KKN di pengelolaan Pokir. Jangan ada yang dibiarkan tertutup atau dilindungi.

Jika ditemukan bukti adanya persekongkolan antara oknum dewan, pejabat daerah, dan kontraktor, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, dari tingkat perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir,” tandasnya.

Menurutnya, selama ini Pokir sering dijadikan “ladang rezeki” oleh oknum yang tidak bertanggung jawab: mulai dari menentukan lokasi proyek hanya untuk kepentingan kelompok, menaikkan harga di atas standar, memotong anggaran sejak pencairan, hingga membuat laporan pertanggungjawaban palsu.

“Semua ini harus dibongkar. Telusuri dokumennya, cek rekening aliran dananya, datangi lokasi proyeknya. Jika tidak sesuai, laporkan dan proses hukum seberat-beratnya,” tegasnya.

Seruan Kepada Seluruh Jajaran Se-Indonesia

Mengemban amanah dari pimpinan pusat, Sujatamiko juga mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh jajaran organisasi:

“Berdasarkan instruksi Ketua Umum DPN RAJAWALI Bapak Hadysa Prana, saya perintahkan kepada seluruh pengurus, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan seluruh anggota RAJAWALI dari Sabang sampai Merauke untuk memantau pengelolaan Pokir di daerah masing-masing.