PP TIM Desak Menteri ESDM Cabut Persetujuan PoD-I Tangkulo Blok Andaman, Dr. Fachrul Razi: Rakyat Aceh Tuntut Keadilan
JAKARTA– Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM), selaku induk organisasi paguyuban masyarakat Aceh, menyatakan sikap tegas menolak persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman yang telah ditandatangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PPTIM mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut dan membatalkan keputusan tersebut demi keadilan bagi rakyat Aceh dan ketahanan energi nasional.
Ketua Umum PPTIM, Ir. H. Muslim Armas, bersama Koordinator Lapangan, Fakhrullazi, menyampaikan bahwa langkah Kementerian ESDM tersebut mencederai semangat otonomi daerah dan mengabaikan aspirasi Pemerintah Aceh.
Sebelumnya, Gubernur Aceh diketahui telah menyurati Kementerian ESDM untuk menunda penandatanganan PoD sampai tercapainya kesepakatan bersama.
"Kami sangat menyesalkan tindakan Menteri ESDM yang tetap menandatangani PoD-I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman, padahal sudah ada permintaan resmi dari Gubernur Aceh untuk menundanya. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap kekhususan Aceh," ujar Muslim Armas dalam keterangan resminya.
Tokoh Aceh Nasional sekaligus Senator Aceh periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., mendesak pemerintah pusat memberikan keadilan untuk Aceh.
“Cukup sudah memiskinkan rakyat Aceh, pusat jangan hanya ambil migas Aceh tapi tidak membutuhkan rakyat Aceh, stop menipu Aceh, cukup peristiwa Arun menyebabkan konflik di Aceh, pusat jangan kembali menjadi aktor utama yang melahirkan konflik di Aceh,” demikian orasi politik Dr. Fachrul Razi dihadapan ratusan aksi masyarakat Aceh yang tergabung dalam Paguyuban Taman Iskandar Muda (TIM) yang menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Fokus utama penolakan PP TIM tertuju pada skema bagi hasil (revenue sharing) yang dinilai sangat timpang dan merugikan negara serta rakyat Aceh.
Dalam PoD-I yang disetujui, kontraktor asing mendapatkan porsi bagi hasil hingga 96%, sedangkan negara hanya mendapatkan 4%. Dari total 4% bagian negara tersebut, Aceh hanya memperoleh bagian sebesar 1,2%.
PP TIM menilai skema ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
