DPRD Kota Palembang Gelar Rapat Bersama BPOM dan Dinkes, Bahan Kimia Obat Dilarang Ditemukan dalam 26 Produk Kosmetik

Selain penarikan dan pemusnahan, BPOM juga mengawasi sarana produksi dan distribusi. Jika ditemukan pelanggaran lanjutan, pemilik produk dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini, belum ada laporan resmi korban yang masuk ke BBPOM Palembang, namun pihaknya tetap memantau informasi dari media sosial.

BPOM juga mengimbau pelaku usaha kosmetik di Sumatera Selatan dan Kota Palembang agar mengutamakan keamanan, mutu, dan legalitas produk. “Pastikan seluruh produk yang diproduksi dan diedarkan telah memenuhi persyaratan. Jika ditemukan pelanggaran, BPOM tidak akan ragu untuk bertindak tegas,” katanya.

Dinkes Siap Mendampingi Upaya Perlindungan Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes., Sp.KKLP, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat bersama dan siap mendampingi BPOM dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

“Kewenangan utama pengawasan obat dan makanan memang berada di Balai POM. Namun, Dinas Kesehatan siap mendampingi dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dinkes Palembang telah melakukan pendataan perusahaan kosmetik yang beroperasi di wilayah Kota Palembang. Menurut dr. Fenty, penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik memiliki risiko kesehatan meskipun hanya digunakan secara topikal. “Memang kosmetik tidak dikonsumsi, tetapi tetap bisa berdampak pada kesehatan. Efeknya bisa muncul meski tidak secara langsung,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Dinkes Palembang akan merekomendasikan verifikasi lapangan bersama DPRD Palembang dan DPMPTSP, khususnya terkait perizinan klinik atau sarana usaha yang berkaitan dengan produk kosmetik tersebut(Hanny)