Kasus Jurnalis Vs SPPG Dramaga Memanas, HMI MPO Desak Kepolisian Jamin Keadilan

Karena itu, HMI MPO meminta Kapolres Bogor menjelaskan kapan penyidikan atas laporan tersebut secara resmi dimulai, bagaimana tahapan administrasinya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut HMI MPO, penghitungan tenggat SPDP harus mengacu pada tanggal dimulainya penyidikan, bukan semata-mata tanggal diterimanya laporan polisi.

"Yang kami persoalkan bukan sekadar cepat atau lambatnya penerbitan SPDP, tetapi bagaimana transparansi dan kepastian penanganan kedua laporan tersebut. Kepolisian harus memberikan penjelasan berdasarkan fakta administrasi dan ketentuan hukum," tegas pernyataan organisasi tersebut.

Selain persoalan SPDP, HMI MPO Cabang Bogor turut menyoroti informasi mengenai dugaan hubungan atau komunikasi yang dinilai tidak patut antara oknum penyidik Polres Bogor dengan oknum Kepala SPPG Dramaga Babakan.

HMI MPO menegaskan informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran oleh pihak tertentu.

Meski demikian, organisasi mahasiswa itu meminta agar fungsi pengawasan internal kepolisian, khususnya Propam, melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik, disiplin, atau penyalahgunaan kewenangan.

"Independensi penyidik merupakan syarat utama terciptanya keadilan. Penyidikan harus berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang sah, bukan hubungan personal, kedekatan, tekanan, ataupun kepentingan pihak tertentu," demikian penegasan HMI MPO.

HMI MPO juga mengingatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan jurnalis harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, termasuk hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya.