Kasus Jurnalis Vs SPPG Dramaga Memanas, HMI MPO Desak Kepolisian Jamin Keadilan
Bogor -; Aliansinews id. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor mendesak Kapolres Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dua laporan polisi yang melibatkan seorang jurnalis dan oknum Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga Babakan, Kabupaten Bogor.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap transparansi penegakan hukum, perlindungan kebebasan pers, serta prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.
HMI MPO menilai, kedua laporan yang diterima Polres Bogor pada 22 Oktober 2026 harus ditangani secara profesional, objektif, dan berimbang.
Adapun kedua laporan tersebut yakni LP/B/2498/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak jurnalis dan LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan.
Persoalan menjadi perhatian HMI MPO setelah muncul informasi bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan pihak Kepala SPPG telah diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Sementara itu, perkembangan laporan dari pihak jurnalis dinilai belum mendapatkan kejelasan yang memadai.
HMI MPO menegaskan, perbedaan perkembangan penanganan kedua laporan tersebut memang tidak otomatis membuktikan adanya keberpihakan penyidik. Namun, kondisi itu perlu dijelaskan secara terbuka oleh Polres Bogor agar tidak menimbulkan persepsi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.
"Bagi kami, laporan polisi bukan instrumen untuk memenangkan salah satu pihak. Laporan merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dan menemukan kebenaran berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," demikian sikap HMI MPO Cabang Bogor,Saat melakukan Aksi di Polres Bogor Kamis (12/11/2026)
HMI MPO juga menyoroti penerbitan SPDP yang disebut berlangsung delapan hari setelah laporan pihak Kepala SPPG diterima.
Organisasi mahasiswa tersebut merujuk Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
