KPK Dorong Pemda Lampung Tutup Celah Korupsi, DPD MAUNG Lampung Apresiasi dan Siap Mengawal
Mutasi Jabatan Wajib Berdasarkan Sistem Meritb Terkait temuan risiko jual beli jabatan dan pengaruh kedekatan, MAUNG menegaskan birokrasi harus bersih dari praktik itu. “Jabatan adalah amanah, bukan barang dagangan.
Kami mendukung penuh penerapan sistem merit: promosi dan mutasi berdasarkan kinerja, kompetensi, dan integritas, bukan karena kedekatan atau imbalan,” tambahnya.
Pengadaan dan Aset Daerah Harus Transparan Temuan anomali pengadaan di Mesuji dan rendahnya sertifikasi BMD di Tubaba juga menjadi perhatian serius.
“Aset yang tidak jelas statusnya mudah disalahgunakan. Begitu juga pengadaan yang terpusat tanpa alasan jelas. Ini harus dibenahi total agar tidak merugikan keuangan daerah,” jelasnya.
Komitmen DPD MAUNG Lampung
Lebih lanjut, Jauhari menyatakan DPD MAUNG Lampung akan turut aktif mengawal pelaksanaan arahan KPK. “Kami memerintahkan seluruh jajaran di kabupaten/kota untuk memantau perencanaan Pokir, proses mutasi, pengadaan, dan penataan aset.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami akan segera mendokumentasikan dan menyampaikannya ke KPK serta Inspektorat Daerah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil.
“MAUNG hadir menjadi mata dan telinga rakyat. Kami tidak akan membiarkan celah yang bisa dimanfaatkan oknum merugikan negara. Semua harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
