Rp17,5 Miliar untuk Muara Telang “Hilang”, Janji Gubernur Sumsel Herman Deru Kembali Digugat Warga

Situasi ini memunculkan sederet pertanyaan publik yang bernuansa hukum dan tata kelola anggaran:

1. Apakah Gubernur Herman Deru mengetahui status real anggaran BKBK Rp17,5 miliar ini?

2. Di mana fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumsel dan DPRD Banyuasin?

3. Apakah anggaran ini benar tersedia, atau hanya angka administratif tanpa eksekusi?

4. Adakah potensi maladministrasi atau pergeseran alokasi anggaran di tingkat provinsi?

Masyarakat Muara Telang menegaskan, mereka tidak lagi menunggu janji, tetapi menuntut transparansi dan bukti nyata pembangunan.
Jalan yang layak itu bukan hadiah politik. Itu hak dasar kami, terutama untuk anak sekolah,” tegas warga. Rabu (31/12/2025) 

Wacana ini berpotensi berkembang menjadi desakan audit penggunaan BKBK/BKBK-APBD Provinsi 2025, bahkan membuka ruang pelaporan ke lembaga pengawas bila ditemukan indikasi maladministrasi atau penyimpangan anggaran.
(Topan Markula)