Kadiv Hukum Maung Iwan Gunawan SH: Jangan Hanya Tangkap Pekerja, Bongkar Jaringan Pembeking Peti 

Pasal 55 KUHP — Siapa pun yang turut serta, menyuruh, membantu, atau memfasilitasi tindak pidana PETI juga dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana.

Keresahan masyarakat semakin dalam menyusul dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi penertiban. Sempat direncanakan razia, namun alat berat diduga telah dipindahkan terlebih dahulu, dan aktivitas kembali berjalan seperti biasa.

Penindakan yang hanya menyasar pekerja lapangan tanpa menyentuh pemodal dan pihak yang melindungi dinilai tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pernyataan Kepala Divisi Hukum DPP MAUNG, Iwan Gunawan, S.H.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Divisi Hukum DPP MAUNG, Iwan Gunawan, S.H., menyampaikan pernyataan tegas:

"Fenomena PETI yang terus berulang di berbagai wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Melawi, adalah indikasi nyata bahwa penegakan hukum belum menyentuh akar persoalan. Hilang di satu tempat, muncul di tempat lain — hal ini sangat mengindikasikan adanya jaringan perlindungan yang harus segera dibongkar.

Di tengah krisis kabut asap karhutla yang merugikan seluruh lapisan masyarakat, kerusakan lingkungan akibat PETI semakin memperparah kerusakan ekologis yang sudah terjadi." Tegasnya, Senin (31/08/26). 

"Kami mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalbar dan Polres Melawi, untuk memberantas PETI hingga ke akarnya. Jangan hanya menindak pekerja di lapangan, tetapi telusuri dan proses tegas para pemodal, cukong, serta pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan. Dugaan kebocoran informasi sebelum operasi penertiban juga wajib diselidiki secara internal.

Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, demi menyelamatkan alam dan masa depan masyarakat Kalimantan."  Pungkas Iwan Gunawan SH Mantan Purwirawan Polda Kalbar dengan penuh semangat.