Nasabah LPD Kelungah Jadi Tersangka Korupsi, Keluarga Pertanyakan Status Hukum: Sudah Mencicil Rp150 Juta
Menurutnya, apabila terdapat persoalan dalam prosedur pemberian kredit, perlu diperiksa pula tanggung jawab pengurus dan pengawas LPD yang menyetujui pencairan pinjaman tersebut.
Pihak keluarga, lanjutnya, menyatakan IWD memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajiban pinjamannya.
Kejaksaan: Ada Dugaan Peran Bersama dalam Pencairan Kredit
Menanggapi sorotan tersebut, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Amlapura, I Gede Hady Sunantara, SH., MH., memberikan penjelasan bahwa penetapan para nasabah sebagai tersangka bukan semata-mata karena mereka memiliki pinjaman yang belum lunas.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), Hady menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan adanya keterlibatan para nasabah dalam mekanisme pencairan kredit bermasalah yang diduga menimbulkan kerugian dalam perkara LPD Kelungah.
Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemberian kredit kepada para tersangka, termasuk IWD.
Berdasarkan penjelasan Kejaksaan, agunan berupa BPKB yang diajukan semestinya hanya dapat menjadi dasar pemberian kredit maksimal sekitar Rp192 juta. Namun, dalam perkara ini, pinjaman yang dicairkan mencapai Rp300 juta.
Selain itu, BPKB yang digunakan sebagai jaminan disebut bukan atas nama peminjam. Pemberian kredit juga diduga tidak disertai persetujuan Bendesa Adat, sementara para peminjam bukan merupakan krama adat setempat.
Penyidik juga menemukan dokumen kredit yang tidak dilengkapi nomor analisis kredit. Bahkan, menurut Hady, pencairan dana telah dilakukan meskipun kasir dan bendahara LPD belum membubuhkan tanda tangan pada dokumen terkait.
"Analis kreditnya tidak sesuai prosedur," ujar Hady.


