Nasabah LPD Kelungah Jadi Tersangka Korupsi, Keluarga Pertanyakan Status Hukum: Sudah Mencicil Rp150 Juta

Nasabah LPD Kelungah Jadi Tersangka Korupsi, Keluarga Pertanyakan Status Hukum: Sudah Mencicil Rp150 Juta
Foto: Kasi Pidsus Kejari Amlapura Gede Hady Sunantara SH,MH.
BALI
Kamis, 19 Nov 2026  20:29

KARANGASEM, BALI – Penetapan empat nasabah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, menuai sorotan. Pasalnya, para nasabah yang terseret dalam perkara tersebut dinilai juga berpotensi menjadi korban dari persoalan pengelolaan kredit di internal LPD.

Salah satu nasabah yang kini berstatus tersangka adalah IWD (53), warga Takmung, Kabupaten Klungkung. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karangasem pada 12 November 2026 dan saat ini telah menjalani penahanan di Lapas Karangasem.

Penetapan tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga dan sejumlah kerabat. Mereka menilai terdapat sejumlah hal yang perlu didalami, terutama terkait posisi nasabah dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Ketua II Garda Tipikor Klungkung, Nengah Duisna, turut menyoroti penetapan nasabah sebagai tersangka.

"Yang tidak habis pikir, kenapa nasabah yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi," ujarnya.

Menurut Duisna, IWD tercatat melakukan pinjaman sebanyak tiga kali melalui prosedur resmi di LPD Kelungah. Dana pinjaman dicairkan langsung di kantor LPD dengan menggunakan jaminan BPKB.

Dari total pinjaman sebesar Rp300 juta, IWD disebut telah mengembalikan atau mencicil sebesar Rp150 juta. Namun, menurut keterangan yang disampaikan pihak keluarga, pembayaran tersebut diduga tidak disetorkan oleh pihak pengelola kepada LPD sehingga dalam administrasi pinjaman masih tercatat belum dilakukan pembayaran.

Duisna menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk mekanisme penerimaan cicilan dan pertanggungjawaban pengelola LPD.

Ia juga mempertanyakan proses pemberian kredit kepada nasabah yang bukan merupakan krama desa adat setempat.

Menurutnya, apabila terdapat persoalan dalam prosedur pemberian kredit, perlu diperiksa pula tanggung jawab pengurus dan pengawas LPD yang menyetujui pencairan pinjaman tersebut.

Pihak keluarga, lanjutnya, menyatakan IWD memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajiban pinjamannya.

Kejaksaan: Ada Dugaan Peran Bersama dalam Pencairan Kredit
Menanggapi sorotan tersebut, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Amlapura, I Gede Hady Sunantara, SH., MH., memberikan penjelasan bahwa penetapan para nasabah sebagai tersangka bukan semata-mata karena mereka memiliki pinjaman yang belum lunas.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), Hady menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan adanya keterlibatan para nasabah dalam mekanisme pencairan kredit bermasalah yang diduga menimbulkan kerugian dalam perkara LPD Kelungah.

Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemberian kredit kepada para tersangka, termasuk IWD.

Berdasarkan penjelasan Kejaksaan, agunan berupa BPKB yang diajukan semestinya hanya dapat menjadi dasar pemberian kredit maksimal sekitar Rp192 juta. Namun, dalam perkara ini, pinjaman yang dicairkan mencapai Rp300 juta.

Selain itu, BPKB yang digunakan sebagai jaminan disebut bukan atas nama peminjam. Pemberian kredit juga diduga tidak disertai persetujuan Bendesa Adat, sementara para peminjam bukan merupakan krama adat setempat.

Penyidik juga menemukan dokumen kredit yang tidak dilengkapi nomor analisis kredit. Bahkan, menurut Hady, pencairan dana telah dilakukan meskipun kasir dan bendahara LPD belum membubuhkan tanda tangan pada dokumen terkait.

"Analis kreditnya tidak sesuai prosedur," ujar Hady.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, peran IWD diduga turut serta dalam proses pencairan kredit bermasalah dan bukan sebagai pelaku utama.

"Yang bersangkutan bukan pelaku utama. Pelaku utamanya adalah kepala LPD," jelasnya.

Terancam Hukuman hingga 20 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, IWD disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP baru atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan oleh pihak Kejaksaan.

Ancaman pidana yang disampaikan penyidik terhadap para tersangka berkisar paling singkat dua tahun hingga paling lama 20 tahun penjara.

Hady juga menyampaikan bahwa penahanan terhadap IWD dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait proses pemeriksaan, pihak Kejaksaan menyebut IWD beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Keterangan yang diberikan juga dinilai tidak konsisten dengan fakta yang ditemukan dalam penyidikan.

Pihak Kejaksaan mengungkapkan bahwa tersangka sempat mengajukan permohonan penangguhan atau penundaan penahanan, tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan. Dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), tersangka telah didampingi penasihat hukum.

Perlu Pendalaman Peran Pengurus dan Nasabah
Kasus LPD Kelungah kini menjadi perhatian karena menyangkut batas pertanggungjawaban antara pengelola lembaga keuangan desa adat dan pihak nasabah yang menerima fasilitas kredit.

Di satu sisi, Kejaksaan menyatakan memiliki dugaan keterlibatan nasabah dalam proses pencairan kredit bermasalah. Di sisi lain, pihak keluarga dan pendamping IWD mempertanyakan posisi nasabah yang disebut telah melakukan pembayaran cicilan, tetapi pembayarannya diduga tidak tercatat atau tidak disetorkan kepada LPD.

Fakta mengenai aliran pembayaran cicilan, pihak yang menerima uang, proses persetujuan kredit, serta pihak yang bertanggung jawab atas pencairan dana menjadi hal penting untuk diungkap secara menyeluruh dalam proses hukum.

Penanganan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik dari unsur pengelola maupun pihak lain yang diduga terlibat.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukan merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. Pembuktian atas seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses peradilan yang sah.

TAG:
#nasabah lpd klungah
#nasabah jadi tersangka
#tindak pidana
Berita Terkait
Polres Bangka Tengah Ungkap Enam Kasus Tindak Pidana Narkotika
Polres Bangka Tengah Ungkap Enam Kasus Tindak Pidana Narkotika
Polres Bangka Tengah Ungkap Enam Kasus Tindak Pidana Narkotika
Polres Bangka Tengah Ungkap Enam Kasus Tindak Pidana Narkotika
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
DPRD Kabupaten Sukabumi Hadirkan ber-TAMU, Permudah Pendaftaran Kunjungan Secara Digital
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bacakan Pesan Pahlawan Nasional pada Upacara Hari Pahlawan 2026
Kepala Dinas Perikanan Sri Padmoko Hadiri Rapat Dinas November 2026, Bupati Sukabumi Tekankan Pengawasan Disiplin Pegawai
Kebun Karet Produktif Digusur Tanpa Kejelasan & Pembayaran, DPC GRIB Jaya Muara Enim Soroti Saling Lempar Tanggung Jawab dan Kawal Hak Warga
Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam 
Indeks Berita