Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar dalam Kasus Korupsi LPEI, Enam Orang Ditetapkan Tersangka
PALEMBANG, Aliansinews "–
Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam pengungkapan terbaru, penyidik berhasil menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp286.266.110.000 atau sekitar Rp286,27 miliar.
Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus langkah pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara yang berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai USD 43.617.739,13 atau setara kurang lebih Rp655 miliar.
Pengungkapan perkembangan perkara ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumatera Selatan, Kamis (11/11/2026). Puluhan aset yang disita tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, dengan Sumatera Selatan menjadi daerah yang memiliki jumlah objek sitaan terbanyak.
Berdasarkan rincian data penyitaan, dari total 44 objek tersebut, sebanyak 38 objek berada di Sumatera Selatan. Aset-aset itu tersebar di Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai keseluruhan Rp24.266.110.000.
Secara terperinci, di Kota Palembang terdapat tiga objek tanah dan bangunan senilai Rp3.932.230.000. Kemudian di Kota Prabumulih terdapat enam objek dengan nilai Rp7.080.700.000. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, penyidik menyita 29 objek dengan nilai mencapai Rp13.253.180.000.
Selain di Sumatera Selatan, penyidik juga mengamankan dua objek aset di Jakarta Selatan dengan nilai Rp248,7 miliar. Selanjutnya, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok dengan nilai Rp6,5 miliar.
Dengan demikian, total nilai 44 objek tanah dan bangunan yang berhasil disita mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan dan pemasangan plang pada aset-aset tersebut dilakukan untuk mengamankan barang yang berkaitan dengan perkara agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penyidik dalam menelusuri dan mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.
