Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar dalam Kasus Korupsi LPEI, Enam Orang Ditetapkan Tersangka

PALEMBANG, Aliansinews "–

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam pengungkapan terbaru, penyidik berhasil menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp286.266.110.000 atau sekitar Rp286,27 miliar.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus langkah pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara yang berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai USD 43.617.739,13 atau setara kurang lebih Rp655 miliar.

Pengungkapan perkembangan perkara ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumatera Selatan, Kamis (11/11/2026). Puluhan aset yang disita tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, dengan Sumatera Selatan menjadi daerah yang memiliki jumlah objek sitaan terbanyak.

Berdasarkan rincian data penyitaan, dari total 44 objek tersebut, sebanyak 38 objek berada di Sumatera Selatan. Aset-aset itu tersebar di Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai keseluruhan Rp24.266.110.000.

Secara terperinci, di Kota Palembang terdapat tiga objek tanah dan bangunan senilai Rp3.932.230.000. Kemudian di Kota Prabumulih terdapat enam objek dengan nilai Rp7.080.700.000. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, penyidik menyita 29 objek dengan nilai mencapai Rp13.253.180.000.

Selain di Sumatera Selatan, penyidik juga mengamankan dua objek aset di Jakarta Selatan dengan nilai Rp248,7 miliar. Selanjutnya, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok dengan nilai Rp6,5 miliar.

Dengan demikian, total nilai 44 objek tanah dan bangunan yang berhasil disita mencapai Rp286,27 miliar.

Penyitaan dan pemasangan plang pada aset-aset tersebut dilakukan untuk mengamankan barang yang berkaitan dengan perkara agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penyidik dalam menelusuri dan mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Kasus dugaan korupsi pembiayaan LPEI ini berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Duta Sarana Teknologi dan PT Maxima Inti Finance dalam periode 2012 hingga 2016.

Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada kedua perusahaan. PT Duta Sarana Teknologi diduga memperoleh fasilitas pembiayaan dengan penilaian risiko yang tidak sesuai ketentuan sehingga menyisakan kewajiban pembayaran bermasalah sebesar 9 juta dolar AS.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut dengan pemberian fasilitas pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS. Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.

Pemberian pembiayaan baru itu diduga digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan bermasalah sebelumnya agar terlihat seolah-olah tetap berjalan lancar. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam mengungkap proses pemberian fasilitas pembiayaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dalam perkembangan penyidikan, Kortastipidkor Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima orang di antaranya berasal dari unsur LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS.

Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM, yang merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa tersebut terjadi.

Penetapan enam tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Besaran kerugian negara dalam perkara ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025. Dalam laporan tersebut, kerugian keuangan negara tercatat sebesar USD 43.617.739,13 atau sekitar 43,62 juta dolar AS, yang setara kurang lebih Rp655 miliar.

Penyitaan 44 objek aset dengan nilai Rp286,27 miliar menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pengamanan kekayaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Meski demikian, nilai aset yang telah disita belum menyamai keseluruhan kerugian negara yang tercatat dalam hasil pemeriksaan investigatif.

Karena itu, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Upaya ini dilakukan agar proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penetapan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga mendorong pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal.

Melalui pengembangan penyidikan dan penelusuran aset tersebut, Polri berupaya mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan LPEI, sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati hak-hak para tersangka.(Hanny)