Premanisme Terselubung Mengancam Desa-Desa di Bogor, Pemkab Harus Turun Tangan
"Jika suatu program belum ada aspirasi masyarakat dan belum menjadi program suatu desa, ya berarti belum dianggap penting atau mendesak, lalu apa kepentingannya pihak luar `sok tahu` tentang apa yang harus menjadi penting atau mendesak di desa yang bersangkutan?" lanjutnya.
Menurutnya, kondisi desa berbeda-beda sehingga kebutuhan maupun skala prioritasnya juga berbeda-beda.
"Kalau suatu desa kondisinya jalannya masih banyak yang kurang layak, warganya masih banyak yang jadi pengangguran atau berada di bawah garis kemiskinan, belum lagi kalau masuk kategori rawan kriminalitas, rawan bencana dan sebagainya. Itu misalnya ya. Lalu misalnya saya nih yang biasa hidup di Jakarta kemudian memaksakan standar saya sebagai orang kota ke desa-desa, ya geblek namanya," ujar Syafei sambil tertawa.
Kembali mengenai kabar desa-desa akan disengketakan ke Komisi Informasi, Syafei mengatakan, "Pertama, saya tidak tahu yang akan menyengketakan itu apakah pihak atau komplotan yang sama dengan yang menekan desa terkait desa digital itu atau beda. Tapi sama atau beda, saya melihat ada kesamaan pola, yaitu semacam mengancam atau menakuti-nakuti desa atau menekan desa."
"Apalagi, jika nantinya ujungnya minta proyek, menurut saya ini semacam `premanisme terselubung`. Salah satu kriteria premanisme itu kan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Kalau premanisme konvensional melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan `premanisme terselubung` secara halus, dengan berlindung di balik kata undang-undang dan peraturan untuk memaksakan kehendak. Itu dugaan saya lho ya," jelasnya.
Kepala Desa atau pemerintahan desa, menurutnya, jangan takut atau tunduk dengan ancaman semacam itu, karena sengketa informasi publik itu tak sesederhana yang dibayangkan.
"Harus melalui prosedur permintaan informasi publik kepada PPID Desa sehingga kemudian, singkatnya, timbul ketidak puasan pihak pemohon, lalu digugat atau disengketakan. Pihak yang disengketakan ya PPID Desa dan atau Kepala Desa selaku atasan PPID Desa. Lha kalau PPID Desa saja belum terbentuk, apa yang disengketakan?" tegasnya.
Lebih lanjut, jika dugaan "premanisme terselubung" itu memang ada, menurut Syafei pihak-pihak terkait harus turun tangan untuk mengayomi kades-kades di Kabupaten Bogor.
"Kan ada Apdesi tuh, ada juga dewan terutama di komisi ataupun dapil yang bersangkutan, dan tentunya Pemkab. Pemkab bisa cukup melalui DPMD, kalau tidak bisa ya Bupati atau Wakil Bupati perlu turun tangan langsung. Apalagi jika, ini jika ya, komplotan itu sama dengan yang menekan soak desa digital, berarti ada indikasi oknum tenaga ahli yang terlibat," pungkasnya. (tim)
