Monitoring Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Soloraya, Kusumo CS Wacana Bakal Jalin Sinergi Kerjasama Resmi Dengan BPH Migas Juga Lembaga Negara Lainnya
SOLORAYA -- Pengacara ternama di Soloraya Dr Kusumo Putro SH, MH mewacanakan bersama tim solid dari Media dan Lembaga sonding bersama BPH Migas atau Pertamina secara formal atau resmi. Hal ini dalam rangka menjalin sinergi untuk memperkuat pengawasan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM se-Karesidenan Surakarta.
Dipublik sendiri Ketua KPK Firli Bahuri beserta Wakil Ketua KPK dalam jumpa Pers juga menyoroti masih banyaknya penyelewengan BBM subsidi sehingga BBM subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini tentunya dapat merugikan Keuangan Negara.
Bahkan Firli meminta Direktur Litbang KPK untuk melakukan kajian terhadap penyelewengan BBM subsidi secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap Keuangan Negara dan masyarakat.
Sementara itu, salah satu devisi hukum Kabiro Aliansi Indonesia se-Soloraya, Kusumo menyampaikan pemaparan terkait tugas BPH Migas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan di dalam negeri. Disisi lain dalam rangka mendukung pencegahan korupsi, saat ini BPH Migas sedang dalam proses membangun Sistem Manajemen Anti Suap.
Lanjutnya, BPH Migas selama ini telah melakukan kerja sama dan sinergi dengan KPK diantaranya melalui koordinasi dan supervisi bersama Kementerian ESDM dalam rangka penanganan bisnis sektor energi dan sumber daya mineral. Selain itu juga, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan sasaran program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK.
“Kedepan dengan diharapkan dapat dilakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak kami. Migas juga membuka ruang kepada berbagai elemen untuk ikut serta melakukan pengawasan bersama baik pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi (solar dan minyak tanah), Jenis BBM Khusus Penugasan (premium), maupun Jenis BBM Umum/BBM Non subsidi," beber Kusumo.
Kusumo juga berharap KPK dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan pemahaman Anti Korupsi dan pencegahan anti korupsi kepada pegawai BPH Migas dan Badan Usaha sektor Hilir Migas.
Masih menanggapi hal tersebut, Kusumo membeberkan trik agar BBM subsidi lebih tepat sasaran, karena PT Pertamina bekerja sama dengan PT Telekom dengan menerapkan di IT atau digitalisasi nozzle di 5.518 SPBU diseluruh Indonesia.
“IT Nozlle dengan pencatatan nomor polisi kendaraan sebelum pengisian BBM adalah cara efektif yang paling ampuh untuk mengatasi penyimpangan BBM subsidi, Kami minta semua tim ikut mengawal juga memonitor gigitalisasi nozzle sesuai komitmen PT Pertamina dan PT Telkom untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle SPBU,” tegasnya.
Selain itu, menurut aktifis sekaligus Sekjen LAPAAN RI, Wisnu, mengungkapkan adanya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dikarenakan adanya konsumen pengguna yang seharusnya tidak layak menggunakan BBM subsidi ikut menikmati BBM subsidi tersebut.
Dia menjelaskan bahwa peran dan fungsi BPH Migas yang menentukan kouta Badan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan alokasinya.
"Saya kira dengan diberikan subsidi kepada orang yang membutuhkan, maka tepat sasaran, tapi jika barang yang disubsidi ini kesannya selalu mengintai masyarakat atau marketnya sendiri dikarenakan subsidi yang menimbulkan potensi, sehingga disparitas harga ini yang bisa terjadi penyelewengan akan terjadi," pungkasnya.
Disinggung soal penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) diwilayah Soloraya, Wisnu menyebut masih banyaknya sistem ilegal bergentayangan. Tanpa menutupi disebutnya masih marak di wilayah Sukoharjo, Wonogiri dan Sragen.
“Dengan adanya sinergi antara BPH Migas dengan pihak-pihak tim solid kami, nanti setidaknya bisa dilakukan pengawasan secara maksimal terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, terutama untuk BBM yang bersubsidi,” ujarnya.
Wisnu menambahkan, bahwa melalui sinergitas ini siapa saja untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, terutama BBM bersubdi. Kenapa ini penting, karena menurutnya BBM bersubsidi itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
“Masyarakat juga harus aktif atau berpartisipasi dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut. Bantu kami sehingga pendistribusian BBM bisa tepat sasaran. Kami sudah membentuk tim solid, dari Aliansi dan lembaga-media lainnya, intinya sudah terkoordinir bersama APH juga."ujarnya. (Tim)
