Bupati Sukabumi Dampingi Menteri Kependudukan RI Distribusikan Program MBG 3B di Kabandungan
aliansinews.id - Sukabumi, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sekaligus pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Kabandungan, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain praktik pernikahan usia dini, belum optimalnya pemenuhan asupan gizi, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi besar terhadap tingginya risiko stunting di masyarakat.
Menteri Wihaji secara khusus menyoroti masih ditemukannya pernikahan usia dini di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, pernikahan dini berdampak langsung terhadap kesiapan fisik dan mental ibu, yang berujung pada meningkatnya risiko stunting pada anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui intervensi gizi, tetapi juga edukasi dan perubahan perilaku sosial.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI yang turun langsung ke tengah masyarakat membawa program strategis dalam upaya antisipasi dan percepatan penurunan stunting.
“Kehadiran Pak Menteri di Kabupaten Sukabumi menjadi semangat baru bagi kami dalam mengentaskan stunting secara berkelanjutan,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, persoalan stunting dan pemenuhan gizi merupakan isu fundamental yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia bangsa di masa depan. Program MBG 3B, yakni Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, baduta (bayi di bawah dua tahun), dan balita, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat di bawah arahan Presiden dalam memastikan pemenuhan gizi sejak usia dini.
Bupati menegaskan, Program MBG 3B bukan sekadar bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Dengan tubuh yang sehat dan tumbuh kembang yang optimal, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus belajar dan mampu meraih cita-cita di masa depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan peran strategis para kader TPK sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Para kader tidak hanya bertugas mendistribusikan bantuan, tetapi juga memberikan edukasi gizi seimbang serta melakukan pendampingan langsung kepada keluarga penerima manfaat.
Dedikasi para kader TPK dinilai sangat penting dalam memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman, sehat, bergizi seimbang, dan tepat sasaran, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan.
Melalui kegiatan temu kader ini, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga posyandu. Tantangan di lapangan diharapkan menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih optimal dan terintegrasi.
“Kami optimis, Kabupaten Sukabumi mampu menekan angka stunting secara signifikan dan mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang solid, pihaknya optimis pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kabandungan, dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, terutama para kader TPK yang dengan penuh dedikasi mendampingi keluarga di lapangan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI bersama Bupati Sukabumi turut melakukan kunjungan ke keluarga rawan stunting (KRS) serta rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kampung Cikubang RT 21 RW 09 Desa Kabandungan, yang kemudian dilanjutkan ke Kampung Kaladi 1 RT 03 RW 05 Desa Tugu Bandung.
