Pencatutan Nama Ketua PWI Sumsel Marak Jelang Ramadan, BPAN-LAI Minta Aparat Bertindak

Palembang, AliansiNews.id. 

Praktik pencatutan nama pejabat publik maupun pimpinan organisasi kembali marak terjadi pada awal tahun 2026. Modus lama yang kini memanfaatkan teknologi digital tersebut kerap digunakan pelaku untuk menipu masyarakat dengan mengatasnamakan tokoh tertentu.

Fenomena ini bahkan disebut meningkat menjelang bulan suci Ramadan. Pelaku biasanya menghubungi calon korban melalui pesan singkat, telepon, maupun media sosial dengan mengaku sebagai pejabat atau pimpinan organisasi, kemudian meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih, seperti bantuan kegiatan sosial, donasi, hingga kepentingan organisasi.

Praktik pencatutan identitas tersebut masuk dalam ranah tindak pidana dan dapat diproses secara hukum. Karena itu, sejumlah pihak mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penipuan serupa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan, Kurnaidi, mengecam keras dugaan tindakan seorang oknum bernama Rusdedy yang mengaku sebagai wartawan sekaligus mengklaim dirinya sebagai Ketua PWI Sumsel.

Kurnaidi menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar yang sah dalam struktur organisasi PWI. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi merusak nama baik organisasi serta menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat maupun insan pers.

“Kami mengutuk keras tindakan oknum yang mengaku sebagai Ketua PWI Sumsel. Hal itu tidak benar dan sangat mencederai marwah organisasi,” tegas Kurnaidi kepada sejumlah media, Senin (9/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan yang sah hingga saat ini tetap berada di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan PWI tanpa kejelasan identitas dan legalitas yang jelas.

Selain itu, Kurnaidi juga mengimbau masyarakat, instansi pemerintah, maupun pihak swasta untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu apabila menerima permintaan bantuan atau komunikasi yang mengatasnamakan pengurus PWI Sumsel.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan Ketua PWI Sumsel atau pengurus PWI untuk meminta uang atau bantuan tertentu, kami minta agar segera dikonfirmasi kebenarannya kepada pengurus resmi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum apabila tindakan pencatutan nama tersebut terus berlanjut dan merugikan organisasi maupun masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (DPD BPAN-LAI) Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, turut menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras dugaan pencatutan nama Ketua PWI Sumsel oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan sekaligus mengklaim dirinya sebagai pimpinan organisasi tersebut.

Menurut Syamsuddin, tindakan mengatasnamakan pejabat atau pimpinan organisasi tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Selain menyesatkan masyarakat, praktik tersebut juga berpotensi merusak reputasi lembaga serta menimbulkan keresahan di tengah publik

Ia menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang kerap memanfaatkan nama tokoh atau pejabat publik, terlebih menjelang momentum bulan suci Ramadan yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi

Syamsuddin juga mendorong agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara hukum apabila terbukti terdapat unsur penipuan maupun pencatutan identitas.

“Jika benar ada pihak yang mencatut nama pimpinan organisasi untuk kepentingan tertentu, maka hal tersebut harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan korban di masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai pejabat atau pimpinan organisasi tanpa adanya kejelasan identitas dan legalitas, serta segera melakukan konfirmasi kepada pihak terkait apabila menerima permintaan yang mencurigakan.

Dengan adanya kejadian ini, sejumlah pihak berharap aparat penegak hukum dapat segera menelusuri dugaan praktik pencatutan nama tersebut agar tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas, terutama menjelang momentum Ramadan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. (Tri sutrisno)