Menkeu Ungkap Manfaat Sidang Tahunan IMF-WB di Bali

Menkeu menuturkan, rangkaian sidang tahunan ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk membahas solusi yang paling tepat terkait tanggap bencana, terutama kerangka kebijakan pembiayaan risiko bencana. "Hampir di semua acara para delegasi menyampaikan simpati atas bencana di Lombok dan Palu. Mereka berharap Indonesia bisa segera bangkit kembali," ujar Menkeu.

Kerangka kebijakan tersebut sangat penting, mengingat secara geografis Indonesia berada di dekat batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia yang mengakibatkan Indonesia rawan akan bencana.

Menkeu menyampaikan, Indonesia akan segera memulai membahas instrumen baru untuk pendanaan paska bencana. "Kita juga belajar dari negara-negara lain yang sudah berpengalaman menangani bencana, dengan dukungan ADB dan Bank Dunia," lanjutnya.

Bencana alam mengakibatkan korban meninggal dunia dan cedera serta kerusakan dan kehancuran rumah tinggal penduduk dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Permasalahan yang muncul adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana alam untuk rumah tinggal/bangunan yang telah rusak dan hancur memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat mengancam ketahanan dan kesehatan fiskal suatu negara apabila tidak terdapat suatu kerangka kebijakan yang dapat memitigasi risiko ekonomi akibat bencana dan penanganan pasca bencana yang responsif.

Selain sebagai ketua delegasi Indonesia, Menkeu hadir dalam kapasitas sebagai Development Committee (DC) Chair, Gubernur Bank Dunia (WB) untuk Indonesia, dan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20. Dalam rangkaian pertemuan ini, secara umum Menteri Keuangan meliputi beberapa isu penting yakni finansial teknologi dan perubahan iklim.

"Untuk pertama kali Bali Fintech principles digunakan banyak negara untuk mengembangkan teknologi finansial. Prinsip-prinsip yang dilahirkan ini membuat Indonesia banyak membantu ekonomi masyarakat. Contohnya Gojek dan Buka Lapak. Ibu-ibu yang tadinya tidak punya akses ke pasar kini bisa mendapat akses," jelas Menkeu.

Terkait isu perubahan iklim, Menkeu mengatakan bahwa Kemenkeu bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk BLU baru untuk mengelola dana perubahan iklim. "Kita juga bekerja sama dengan Bappenas untuk menciptakan program-program terkait penanganan perubahan iklim," katanya.

Pertemuan utama lainnya adalah International Monetary and Financial Committee (IMFC) yang membahas prediksi kondisi global dan kebijakan yang menjadi prioritas termasuk risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya kerentanan keuangan, ketegangan perdagangan dan geopolitik, yang secara historis menjadi tantangan bagi prospek pertumbuhan global.

Reformasi struktural yang sudah dijalankan harus tetap diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu mereka yang menanggung risiko penyesuaian integrasi ekonomi ke arah era digital terututama untuk negara berkembang.