Diduga Adanya Mark Up Atau Penggelembungan Anggaran, Beberapa Titik Proyek Pembangunan Desa Tempelrejo Mondokan Sragen di Keluhkan Warga. Praktisi Bakal Tempuh Jalur Hukum

"Dilihat dari sisi barat, pembatas pendek juga lebih tinggi. Lha apa tanah nggak longsor terbawa air hujan jadinya. Lha wong barem saja ngeruk dari barat jembatan itu, tanah lempung. Selain nggak padat juga nongol tajam. Kalau pas hujan jalan juga jembatan ini malah membahayakan, semua petani lewat sini karena jalan tani utama," ketusnya. 

Bersamaan senada juga dikeluhkan PD (65) warga Dukuh Teguhan RT 1 dan SD (80) warga Dukuh Ngrungkap RT 05 ditempat yang sama, sebelumnya beberapa proyek pemerintah yang dinilai amburadul atau bermasalah lantaran cara pengerjaannya tidak ada pemantauan dari lembaga atau media, oleh karenanya ada cor jalan yang sudah retak serta talud ambrol. Padahal dalam realisasi ada yang hitungan bulan belum ada setahun. 

"Setahu kami kebanyakan hanya dikerjakan oleh pihak TPK Desa Tempelrejo saja, warga tahunya jadi gitu saja mas. Untuk talud, jalan cor beton bisa dicek sendiri kami tunjukkan. Semua sudah banyak yang pecah dan rusak," keluhnya bersama itu. 

Setelah beberapa aduan warga itu perwakilan Lembaga, Media Advokasi Hukum menyusul terjun kelokasi melakukan kroscek maupun klarifikasi warga, benar saja ditemukan beberapa titik proyek pembangunan yang terindikasi dugaan mark up dan dikerjakan tidak sesuai Bestek (RAB), bersumber dari anggaran dana desa maupun dana provinsi diantara mulai tahun 2021-2023.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan, disimpulkan adanya beberapa dugaan indikasi meliputi, 1. Kegiatan pengadaan barang dan jasa berpotensi ladang korupsi, 2. Anggaran belanja dan modal dari seluruh regulasi dan lembaga sarat dengan penggelembungan (mark up), 3. Beberapa pengerjaan tak sesuai spesifikasi dan RAB, 4. Analisis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang diajukan diduga hasilnya berbeda. 

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Tempelrejo Agung Dwi Harjanto dan Sekdes nya saat dikonfirmasi dikantor desa ungkap perangkat baru keluar. Didatangi dikediaman rumahnya katanya juga keluar tidak tahu kemana, kemudian dihubungi via telpon tidak mengangkat dan pesan melalui whatsapp tidak ada respon maupun jawaban hingga berkali-kali. 

Tidak kooperatifnya para pemangku wilayah dalam hal ini, patut diduga adanya ketidakberesan dan ketransparanan sehingga adanya berbagai penyimpangan program yang ada dilingkup pengelola birokrasi-birokrasi seputar Desa Tempelrejo. 

Terkait semua itu tim kelembagaan maupun Advokasi hukum akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengaudit penggunaan anggaran dan kroscek pada realisasi-realisasi pelaksanaanya.