Polemik Mutasi Pejabat golongan Penata Tingkat 3D Pemerintah Kota Palembang, Picu Sorotan Publik

"Kita khawatir kalau orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas ini ditempatkan di tempat yang tidak semestinya, maka tentu akan menghasilkan kinerja yang buruk, serta berpotensi merusak birokrasi dan menghambat kemajuan Kota Palembang."

4. Dukungan untuk Wali Kota: Meski tajam mengkritik, ia tetap memberikan dukungan penuh kepada Wali Kota Palembang. Drs. H. Ratu Dewa, M.Si. Mereka menilai, rotasi pejabat ini justru menjadi momentum bagi Wali Kota Palembang untuk menunjukkan ketegasan, dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkaran terdekatnya.

“Warga Kota Palembang masih percaya pada komitmen Wali Kota Palembang, tapi kepercayaan itu bisa runtuh kalau Wali Kota membiarkan lingkaran birokrasi busuk bermain sesuka hati. Karena itu, langkah pertama adalah evaluasi kembali penempatan pejabat setingkat Kepala Dinas dan Sekretaris di Dinas PUPR Kalau tidak, publik akan menganggap Wali Kota ikut berkompromi,” tegasnya

Pihaknya juga menuntut adanya audit menyeluruh terhadap proses mutasi, termasuk transparansi rekam jejak setiap pejabat yang dilantik. Ini soal kepercayaan publik. Kalau pejabat dengan golongan Penata Tingkat 3D bisa jadi pejabat Plt Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, kalau setoran bisa menentukan jabatan, lalu di mana wajah reformasi birokrasi? Walikota Palembang harus turun tangan, jangan biarkan dirinya terus-menerus dijebak,” tandasnya.

Masyarakat kini menanti respons dan langkah konkret dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, terkait tudingan serius ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional. (Tri sutrisno)