Polemik Mutasi Pejabat golongan Penata Tingkat 3D Pemerintah Kota Palembang, Picu Sorotan Publik

Indikasi `Tekanan` dan `Permainan` di Balik Layar

Diduga kuat proses mutasi ini tidak berjalan objektif dan profesional. Ia tidak segan-segan menuding adanya intervensi dari luar.

"Saya berkeyakinan, diduga ada indikasi Wali Kota Palembang ini tertekan, sehingga orang-orang yang bermain ini masuk," terang Syamsudin Djoesman dengan nada prihatin.

Ia menegaskan, mutasi yang tidak mempertimbangkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta keahlian pejabat akan berujung pada "kinerja yang buruk" dan pada akhirnya merugikan Kota Palembang serta masyarakatnya.

Tuntutan Evaluasi dan `Rolling " Demi Kinerja Terbaik

Sebagai aktivis yang mengawal pembangunan Sumatera Selatan, DPD BPAN_LAI Sumsel, mendesak Wali Kota Drs. H. Ratu Dewa, M.Si.

1. Melakukan Evaluasi Khususnya terhadap pejabat yang baru dilantik, terutama Sekretaris Dinas PU berinisial "R" yang merangkap jabatan sebagai PLT Kepala Dinas. Pihaknya meminta agar evaluasi ini dilakukan secara jujur dan transparan.

2. Lakukan `Rolling Ulang` Jika Perlu: Apabila ditemukan ketidaksesuaian kapasitas dan keahlian, menuntut agar segera dilakukan "rolling" atau mutasi ulang terhadap Sekretaris Dinas PU berinisial "R"  karena Penempatan pejabat harus sesuai dengan keahlian, tugas, dan jabatan yang seharusnya diemban.

3. Prioritaskan Kualitas dan Kapabilitas: Pihaknya menekankan bahwa Wali Kota harus sangat berhati-hati dan memastikan pejabat yang dipilih adalah sosok yang benar-benar mampu dan memiliki integritas, demi tercapainya program-program pembangunan yang pro-rakyat.