Asap Karhutla Masih Mengepul, Dana Banpres Rp100 Miliar di Sumsel Dipertanyakan. Ke Mana Penggunaannya?

Karakteristik lahan gambut juga menjadi tantangan tersendiri. Api dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan sehingga bara tetap bertahan meskipun api di permukaan telah padam. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan asap berkepanjangan dan menyulitkan proses pemadaman.

Karena itu, anggaran penanggulangan karhutla semestinya dapat ditelusuri hingga manfaatnya di lapangan, mulai dari kesiapan peralatan, kecepatan respons, hingga upaya mencegah kebakaran meluas.

“Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat dalam laporan administrasi, sementara masyarakat masih harus menghadapi asap dan dampaknya. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar angka anggaran, melainkan bukti pelaksanaan dan hasil yang bisa diperiksa,” menjadi penekanan dalam kritik tersebut.

Dampak Asap Bukan Persoalan Sepele

Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas belajar, transportasi, kegiatan ekonomi, serta kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dampak tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat yang terukur.

Di sisi lain, penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BNPB, instansi teknis, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Karena itu, evaluasi harus dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing, disertai kejelasan mengenai penggunaan anggaran dan hasil penanganan.

Minta Rincian Penggunaan Dana Rp100 Miliar

BPAN-LAI Sumsel mendorong pemerintah daerah penerima Banpres membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan. Informasi yang perlu dijelaskan antara lain dokumen realisasi anggaran, daftar pengadaan barang, nama penyedia, nilai kontrak, bukti penyaluran peralatan, serta laporan kegiatan operasional.