Dedi Mulyadi tolak SPP, ingin sekolah gratis di tengah krisis anggaran

Defisit anggaran

Di balik polemik tersebut, persoalan utama sebenarnya terletak pada kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sejumlah laporan menyebutkan daerah ini masih menghadapi tekanan anggaran akibat belum optimalnya penerimaan daerah, termasuk tertundanya pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan.

Pada sisi lain, kebutuhan operasional sekolah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta didik dan meningkatnya biaya pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Dalam situasi seperti ini, usulan penerapan kembali SPP memang tampak rasional dari sisi teknis anggaran.

Namun, secara sosial dan politik, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan resistensi masyarakat karena dinilai bertentangan dengan semangat pendidikan gratis yang selama ini dijalankan pemerintah.

Keputusan Dedi Mulyadi menolak pemberlakuan kembali SPP juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat.