Dedi Mulyadi tolak SPP, ingin sekolah gratis di tengah krisis anggaran

Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan skema pembiayaan berjenjang berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.

Dalam konsep tersebut, pungutan tidak dikenakan kepada seluruh siswa, tetapi hanya bagi keluarga yang dinilai mampu secara finansial.

Gagasan itu berangkat dari persoalan klasik yang selama bertahun-tahun dihadapi sekolah negeri.

Optimalkan BOS

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang dipadukan dengan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai baru mampu memenuhi sekitar 40% kebutuhan operasional sekolah.

Artinya, masih terdapat kekurangan pembiayaan sekitar 60% yang harus dipenuhi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sekolah, mulai dari pemeliharaan bangunan, pembayaran listrik dan air, pengadaan alat pembelajaran, hingga berbagai aktivitas pendidikan lainnya.

"Saya sudah mengunjungi banyak sekolah. Semuanya menerima dana BOS, tetapi kondisinya berbeda-beda. Ada sekolah yang masih berantakan, sementara SMA Negeri 1 Depok tetap tertata rapi. Saat saya bertanya kepada kepala sekolah bagaimana mereka bisa menjaga kondisi sekolah, jawabannya sederhana, yaitu karena dana BOS dikelola dengan baik," ujar Dedi.

Kondisi inilah yang melahirkan gagasan agar keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik ikut berkontribusi melalui skema SPP.

Meski memahami persoalan yang dihadapi sekolah, Dedi Mulyadi memilih mengambil posisi berbeda.