BPAN LAI Sumsel Soroti Tata Kelola PT JSC, Minta Audit Penerimaan Watersport Dibuka

Ia menambahkan, pemeriksaan harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain berapa jumlah tiket yang dicetak, berapa tiket yang digunakan, berapa jumlah pengunjung, berapa penerimaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan tarif, serta berapa uang yang akhirnya tercatat sebagai penerimaan perusahaan.

“Kalau angka-angka tersebut bisa dicocokkan, maka akan terlihat secara objektif apakah seluruh penerimaan sudah masuk atau masih terdapat selisih. Jangan membuat kesimpulan sebelum datanya diperiksa,” ujar Syamsuddin.

Selain penerimaan watersport, BPAN LAI Sumsel juga meminta pengelolaan aset PT JSC mendapat perhatian. Aset dan fasilitas perusahaan, menurutnya, harus memberikan manfaat ekonomi sekaligus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Aset perusahaan harus jelas pemanfaatannya, jelas siapa penggunanya, jelas dasar pemanfaatannya dan jelas pula penerimaan yang dihasilkan. Kalau ada kerja sama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan fasilitas, seluruhnya harus memiliki dasar dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Syamsuddin menekankan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Namun, setiap indikasi kelemahan pengelolaan keuangan maupun aset yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan daerah, menurutnya, harus segera ditelusuri oleh pihak yang memiliki kewenangan.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kalau ada temuan pemeriksaan dan ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka masyarakat berhak mengetahui apakah rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Yang penting adalah transparansi dan pembuktian berdasarkan dokumen,” pungkas Syamsuddin.

BPAN LAI Sumsel juga mendorong agar Direksi dan Dewan Komisaris PT JSC memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara konkret, termasuk melakukan rekonsiliasi historis terhadap penerimaan watersport serta memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berhenti pada SOP baru di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam sistem pengelolaan penerimaan, aset dan keuangan PT JSC. (Tri Sutrisno)