Korupsi Sembako Rp6,8 Miliar Terungkap, Rajawali Banten: Siapa Lagi yang Terlibat di Balik Layar

Setiap kerja sama bisnis harus melalui proses yang wajar, terbuka, dan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Penggunaan nama perusahaan pihak lain untuk memenuhi syarat merupakan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara korupsi. Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai penanganan perkara yang merugikan keuangan negara.

DESAKAN TEGAS DPW RAJAWALI BANTEN:

Pertama — Telusuri Jaringan Lebih Luas: Kejati Banten diminta mendalami lebih dalam keterkaitan perusahaan rokok tempat ketiganya pernah bekerja. Apakah ada pihak lain yang terlibat? Apakah ada pola serupa di BUMD atau instansi lain? Pengungkapan permufakatan jahat ini harus menyeluruh, tidak berhenti pada tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan.

Kedua — Periksa Pengawasan Internal PT ABM: Bagaimana proses perekrutan, seleksi mitra kerja, verifikasi dokumen, dan pengawasan keuangan di BUMD ini? Apakah ada pejabat lain yang mengetahui atau membiarkan praktik tersebut berlangsung? Kelalaian berat dalam pengawasan juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Ketiga — Tangkap Tersangka yang Mangkir: AN yang belum hadir harus segera dipanggil dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jangan sampai status mangkir ini berlarut-larut dan berpotensi menghambat proses hukum. Jika tidak hadir tanpa alasan sah, lakukan penahanan paksa sesuai ketentuan KUHAP.

Keempat — Pulihkan Kerugian Negara Secara Penuh: Rp6,8 miliar adalah uang rakyat. Selain proses pidana, jalur perdata dan penyitaan aset harus ditempuh secara simultan agar kerugian negara dapat dipulihkan sepenuhnya. Jangan sampai kerugian ini hanya menjadi catatan kasus tanpa pemulihan dana yang nyata.

"BUMD dibangun untuk menyejahterakan masyarakat Banten, bukan menjadi ladang kongkalikong sekelompok orang. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga: siapa pun yang mengambil hak rakyat, tidak peduli apa latar belakangnya, harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang sama untuk semua orang. Kami di RAJAWALI Banten akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan kerugian negara dipulihkan," pungkas orang nomor satu di DPW RAJAWALI Banten. 

Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan adalah hak seluruh masyarakat Banten. RAJAWALI Banten berkomitmen mengawal setiap tahapan proses hukum dalam kasus ini — dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rakyat Banten berhak tahu bahwa uang mereka aman dan dijaga dengan baik.