Korupsi Sembako Rp6,8 Miliar Terungkap, Rajawali Banten: Siapa Lagi yang Terlibat di Balik Layar

"Kedua, modus bilyet giro fiktif dan penyerahan barang tanpa jaminan pembayaran. Ini sangat mencurigakan. Barang sudah keluar, tetapi jaminan pembayarannya tidak pernah ada. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sudah masuk ranah rekayasa kerugian negara. Bilyet giro fiktif adalah indikasi kuat adanya niat untuk tidak membayar sejak awal,"  Sambung H. iwan. 

FAKTA-FAKTA KUNCI YANG TERUNGKAP:

- Tersangka: Mantan Kadiv Sales & Marketing PT ABM (TBM) dan dua pihak swasta (AS & AN) — semuanya memiliki riwayat bekerja bersama sebagai sales rokok di wilayah Banten sebelum TBM menjabat di BUMD pada 2021.
- Modus: TBM mengondisikan agar rekannya mengajukan proposal, lalu meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat — termasuk meminjam nama perusahaan pihak lain.
- Kerugian Negara: Rp6,8 miliar.
- Bilyet Giro Fiktif: Jaminan pembayaran ternyata tidak ada, namun barang tetap diserahkan.
- Status Penahanan: TBM dan AS telah ditahan di Rutan Kelas IIA Serang; AN mangkir dan akan dipanggil ulang.

DASAR HUKUM YANG DITERAPKAN:

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) — Pasal 603: "Barang siapa secara melawan hukum memiliki benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya, dipidana karena penggelapan..." Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang milik negara/instansi tempatnya bekerja.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru — Pasal 604: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menipu atau memperdayakan seseorang sehingga menyerahkan benda..." Pasal ini mengatur tindak pidana penipuan dalam proses pengadaan dan perdagangan barang/jasa.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 18:
"Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena korupsi.

"Pasal ini tetap berlaku sebagai hukum khusus berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang khusus tetap berlaku meskipun KUHP Baru sudah berlaku.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. UU No. 1 Tahun 2013 tentang BUMD — Prinsip Tata Kelola:
BUMD wajib dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.