Program MBG ditata ulang, pemerintah buka opsi tutup SPPG

Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) akan dilakukan secara komprehensif berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kapasitas layanan, distribusi penerima manfaat, hingga efektivitas operasional setiap SPPG.

“Evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan angka atau data administratif,” katanya.

Menanggapi kemungkinan adanya SPPG yang beroperasi melebihi kebutuhan atau memiliki kapasitas berlebih di suatu wilayah, Prasetyo tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian, termasuk opsi penutupan fasilitas tertentu.

Ia menegaskan pemerintah saat ini masih melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan final. “Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana. Namun, kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak,” ujarnya.

Pemerintah memastikan seluruh proses evaluasi dan penataan ulang program MBG dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta memastikan manfaatnya dapat diterima secara optimal oleh masyarakat sasaran.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.