Kembalinya Ibrahim Menjalankan Tugas Kades Air Solok Batu Dipertanyakan, Administrasi Pengakhiran Plt Jadi Sorotan

Apabila status kewenangan tidak jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap berbagai dokumen maupun tindakan pemerintahan yang diterbitkan selama masa transisi.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya Ibrahim kembali menjalankan tugas setelah menjalani pidana, melainkan bagaimana mekanisme administratif pengembalian kewenangan tersebut dilakukan dan apa dasar keputusan yang digunakan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status administrasi Pemerintahan Desa Air Solok Batu.

Jika telah diterbitkan keputusan pengaktifan kembali Ibrahim, dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kapan kewenangannya kembali berlaku.

Demikian pula dengan status Plt. Jika sebelumnya terdapat keputusan pengangkatan Plt, perlu dijelaskan bagaimana dan kapan keputusan tersebut berakhir.

Keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul asumsi di tengah masyarakat sekaligus memastikan setiap tindakan Pemerintah Desa Air Solok Batu memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan tertib administrasi, kepastian kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Air Solok Batu.

AliansiNews.id membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Desa Air Solok Batu, Ibrahim, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas persoalan tersebut. (Tri Sutrisno)