Perkuat Sinergi dengan Pemkab Klungkung, Kemenkum Bali Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Posbankum*_

KLUNGKUNG – Dalam upaya memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Gusti Putu Milawati, melaksanakan audiensi dengan Bupati Klungkung, I Made Satria, di Kantor Bupati Klungkung, Selasa (10/11/2026). Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam penguatan layanan hukum, pelindungan kekayaan intelektual, serta peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana; serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Isya Nalapraja.

Dalam pembahasan mengenai kekayaan intelektual, Kakanwil Kementerian Hukum Bali menyampaikan pentingnya mendorong masyarakat, khususnya pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif, untuk memberikan pelindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Salah satu upaya yang disosialisasikan adalah kebijakan tarif Rp0 untuk layanan pencatatan Hak Cipta guna memperluas akses masyarakat terhadap pelindungan kekayaan intelektual. Selain itu, turut didorong peluang pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai landasan hukum dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual daerah, termasuk seni, budaya, tradisi, dan produk unggulan Kabupaten Klungkung. “Kabupaten Klungkung memiliki potensi seni, budaya, dan kreativitas masyarakat yang perlu mendapatkan pelindungan hukum secara optimal. Melalui kemudahan pencatatan Hak Cipta dengan tarif Rp0 serta dukungan regulasi daerah, kami berharap semakin banyak potensi kekayaan intelektual lokal yang dapat terlindungi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap I Gusti Putu Milawati.

Selain penguatan kekayaan intelektual, audiensi juga membahas pelaksanaan Pendaftaran Peacemaker Training bagi Kepala Desa dan Lurah Tahun 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat melalui pendekatan nonlitigasi atau di luar pengadilan. Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan dapat memperoleh identitas Non Litigation Peacemaker (NLP) sekaligus memiliki kemampuan dalam membangun penyelesaian sengketa secara damai di lingkungan masing-masing. Kakanwil juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendorong partisipasi kepala desa dan lurah dalam program tersebut, sehingga keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Bali dapat semakin optimal dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut baik audiensi dan mengapresiasi berbagai program yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Bupati menyampaikan dukungan terhadap upaya pelindungan kekayaan intelektual, termasuk kemudahan pencatatan Hak Cipta dengan tarif Rp0 serta peluang pembentukan regulasi daerah yang mendukung pelindungan potensi lokal Kabupaten Klungkung. Bupati juga menyambut baik pelaksanaan Peacemaker Training sebagai langkah peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara damai. Dukungan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan kolaborasi antara perangkat daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Melalui audiensi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses, memberikan pelindungan terhadap kekayaan intelektual, serta meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi antarlembaga, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual daerah dan mewujudkan penyelesaian permasalahan hukum yang berkeadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.